BPJS Kesehatan Bertentangan Dengan Islam


bpjs kesehatan
Benarkah BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) program yang saat sedang berjalan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam?. Hal ini diungkap oleh MUI ((Majelis Ulama Indonesia) berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tahun 2015.

Pemerintah diharapkan untuk menangani pelaksanaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip hukum syariat Islam.

"Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad diantaranya para pihak yang terkait, tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah Islam karena mengandung unsur riba," tertulis di situs resmi MUI, keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (bidang yang menangani masalah fiqih kontempoer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tahun 2015.

Secara umum, jika program termasuk transaksional yang dilakukan BPJS terutama BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (DSN-MUI) serta literatur masih belum mencerminkana konsep ideal jaminan sosial dalam islam.

MUI melihat dari segi hubungan hukum atau akad yang dilakukan, selain itu BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai syariat islam dan bertolak belakang dengan syar’i terutama terkait dengan akad antar para pihak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, pasalnya mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Untuk itu MUI meminta agar pemerintah dapat memperbaiki serta melakukan jaminan sosial sesuai dengan prinsip syariah hukum Islam.

Yang mengejutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengungkapkan jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosialk (BPJS) berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

KPK menemukan sejumlah kejanggalan dapat proyek BPJS yang masih terus berlangsung, dalam kajian yang berlangsung pada Agustus-Desember 2013 lalu beberapa masalah dalam pelaksanaan BJPS telah diketahui.

Diantara kejanggalan itu adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Selain itu adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan juga terkait dengan pengawasan yang bisa dibilang masih lemah.

"Dari temuan ini kami menghimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengutamakan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat," ungkap Johan Budi, Juru bicara KPK.

Read Also:

Related Posts
Disqus Comments